Rp1.8 Miliar untuk Pelesiran DPR ke Jerman dan Brazil

Jakarta – Syahwat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghambur-hamburkan uang rakyat dalam bentuk berbagai macam lawatan ke luar negeri tak kunjung reda. Para anggota DPR tampaknya semakin kebal atas kritikan dari masyarakat. Meski berkali-kali dikritik untuk menghentikan (moratorium) pelesiran ke luar negeri yang dikemas dalam bentuk “studi banding dan kunjungan kerja”, namun tetap saja memaksakan diri untuk berangkat.

Kali ini sejumlah anggota DPR melawat ke Jerman dan Brazil yang menghamburkan uang rakyat lebih dari Rp1,8 Miliar.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menghitung anggaran kunjungan Komisi XI DPR ke Brazil dan Jerman pada pertengahan November ini. Anggaran yang dihamburkan cukup besar, lebih dari Rp 1,8 Miliar.

“Alokasi anggaran kunjungan ke Jerman dan Brazil ini, bila berdasarkan perhitungan dari peraturan menteri keuangan No.84./PMK.02/2011 tentang standar biaya tahun anggaran 2012 akan menghabiskan anggaran sebesar Rp1.811.057.200 untuk mengisi akhir tahun ini,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok S.Khadafi, dalam siaran persnya, Senin (19/11/2012).

Menurut Uchok, kunjungan ke Brazil yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menghamburkan anggaran sekitar Rp 1.238.506.000, dengan 9 orang anggota DPR, diperkirakan selama satu minggu.

“Di mana, ongkos pesawat saja, dengan duduk di bangku eksekutif sebesar US$ 11.966 atau akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 969 juta bila kurs sebesar Rp 9.000. Jika anggota DPR memilih duduk di kelas ekonomi, berarti ada lebih anggaran atau keuntungaan ekonomislah, karena anggaran perjalanan DPR sesuai dengan PP 61 tahun 1990 bersifat lumb sum bukan at cost seperti yang berlaku di kementerian,” cetus Uchok.

Sementara kunjungan Komisi XI DPR ke Jerman dengan jumlah rombongan 8 orang, jika dihitung sepekan saja akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 572.551.200. Dengan harga tiket perorang untuk kelas eksekutif sebesar US$ 7.342, akan menghabiskan anggaran biaya untuk transportasi saja sebesar Rp 528 juta bila kurs sebesar Rp 9.000. Apalagi kurs dollar belakangan ini melonjak di kisaran Rp9.700.

“Selanjutnya, gambaran di atas memperlihatkan bahwa anggota komisi XI untuk kunjungan ke Brazil atau Jerman dengan alasan RUU Perbankan atau berkaitan dengan OJK, termasuk kunjungan yang absurd, tidak bermanfaat dan bisa saja hanya liburan akhir tahun,” kritik Uchok.

Memasuki akhir tahun, DPR menggelar lawatan ke sejumlah negara. Komisi XI DPR menggelar lawatan ke Brazil dan Jerman pada pertengahan bulan November 2012 ini.

Komisi XI DPR dibagi dalam dua rombongan. Rombongan pertama telah berangkat ke Brazil pada 15 November 2012. Rombongan pertama beralasan dalam rangka studi banding RUU Perbankan.

Sedangkan rombongan kedua, sejumlah anggota Komisi XI berangkat telah ke Jerman pada 17 November 2012. Selain studi banding RUU Perbankan, rombongan kedua beralasan juga akan membahas terkait OJK.

Di tempat terpisah, pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, mengkritik Badan Legislasi (Baleg) DPR yang melakukan lawatan ke Jerman dan Inggris dalam rangka pembahasan RUU Keinsinyuran. Mengingat kinerja legislasi DPR yang masih rendah, menurutnya, seharusnya anggota DPR merasa malu jika tetap melakukan berbagai lawatan ke luar negeri.

“Kunker ini seperti ‘kutukan’ sepanjang masa bagi DPR. Masyarakat hampir selalu berpendapat sinis terhadap kunker DPR ke luar negeri,” ujar Arya Fernandes, Senin (19/11/2012).

Arya mengatakan mungkin ada hal positif dari kunker tersebut. Tapi lemahnya kinerja legislasi DPR, ditambah kasus-kasus hukum dan korupsi yang menjerat anggota dewan, serta lemahnya pertanggungjawaban terhadap hasil kunker tersebut, membuat tingginya resistensi masyarakat terhadap agenda kunker ke luar negeri.

“DPR saya kira perlu memberikan prioritas terhadap agenda baleg. Dan agar rakyat bisa memantaunya DPR harus mengumumkan kepada publik skala prioritas baleg tersebut. Selama ini publik hampir kesulitan mengakses skala prioritas dari agenda atau target prioritas dari baleg,” tambah Arya.

Bila target legislasi tak terpenuhi, lanjut Arya, masyarakat sipil bisa melakukan inisiatif untuk membuat petisi penolakan terhadap kunker luar negeri. “Kecuali bila pembahasan RUU tersebut masuk dalam target prioritas legislasi,” pungkasnya.

Menurut Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono, rombongan pertama yang ke Jerman akan berangkat Sabtu (17/11) malam. Rombongan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub. Setelah rombongan pertama kembali pada 23 November, rombongan kedua kemudian berangkat ke Inggris 23 November malam. Rombongan kedua dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusumah.

Berikut rombongan Komisi XI yang berangkat ke Brazil pada 15 November 2012, berdasar data dari sumber di Kesekjenan DPR: