Singgung Kebijakan Jokowi Bagi-bagi Hutan Sosial 12 Juta Hektar, MS Kaban: Jokowi Segera PCR Saja, Presiden Cepat Resign!

DEMOCRAZY.ID - Mantan Menteri Kehutanan periode 2004-2009, Malem Sambat (MS) Kaban gerah atas tuduhan deforestasi karena kebijakan yang dikeluarkannya.

MS Kaban sendiri menjabat Menteri Kehutanan di era pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Politisi Partai Ummat itu mengatakan rezim pemerintahan saat ini terkesan mencari kambing hitam atas kerusakan hutan yang terjadi.

“Terendah sepanjang masa kekuasaan, bgtu di counter dgn data nyalahin pemerintah sebelumnya,” kata MS Kaban dikutip di akun Twitternya, Selasa (16/11/2021).

Mantan politisi PBB itu pun menyinggung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membagikan 12 juta hektar hutan sosial ke masyarakat.

“Klau gak sanggup mengatasi masalah ya PCR saja. Apa itu PCR? Presiden Cepat Resign. Bagi2 hutan sosial 12 jt ha deforestasi? Reboisasi? Reforestasi? Piye Pak Pres,” ungkapnya.

MS Kaban menyebut kebijakan bagi-bagi hutan sosial itu hanya untuk pencitraan semata. Menurutnya, hal itu bisa menjadi sumber bencana di masa mendatang.

“Para budak belian sedang ngik ngok bahasa kodok kehujanan,kodok mau diapain tetap kodok cari makan modalnya lidah bercabang.Putar balik fakta mau muji2 raja tapi malu naini.Hutan di Jawa kurang dari 30% lahan Perhutani mau bagi2 1 jt ha atas nama populis,renc bencana sempurna,” jelasnya.

Tak sampai di situ, MS Kaban juga menyindir Presiden Jokowi soal anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Konon Pres Jkwi mau benahi hutan RI faktanya budget KLHK tidak terlihat peningkatan signifikan,ini fakta bukan fitnah.Perhutanan sosial 1 jt ha tanpa budget utk apa yg pasti menambah pengangguran ribuan pkrja.Energi Pres utk NKRI tersedot habis hanya menuai predator oligarkhy,” sebutnya.

Sebelumnya, heboh soal foto satelit NASA yang menjelaskan kawasan hutan Papua selama dua dekade terakhir disebut mengalami deforestasi hingga 750 ribu hektar dalam 18 tahun terakhir.

Data dari foto satelit NASA yang diambil pada 2001 dan 2019. Peneliti penginderaan jauh NASA David Gaveau menyebut angka tersebut merupakan 2 persen dari keseluruhan wilayah hutan di Papua.

Kementerian LHK langsung merespon terkait beredarnya informasi dari foto satelit NASA. KLHK menjelaskan dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 itu merupakan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Papua.

Pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di era Presiden SBY, pada 5 Oktober 2009.

Perlu diketahui, luas yang diberikan sebanyak 34.057 hektar atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta. [Democrazy/fajar]