Jubir HTI: Politisasi Konflik Sampang, Kelompok Liberal Overacting!
Juru
Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menganggap
rencana kelompok liberal membawa kisruh Sampang ke Dewan HAM PBB
sebagai tindakan yang berlebihan. “Mereka telah bersikap over acting!” ungkapnya kepada mediaumat.com, Kamis (30/8) di Bogor.
Meski mengakui ada faktor teologis, menurut Ismail tidak ada
relevansinya membawa kisruh tersebut ke Dewan HAM PBB karena kisruh
tersebut lebih dominan dipengaruhi oleh faktor masalah keluarga.
Pasalnya, dari penilaian dan penyelidikan yang sudah dilakukan juga
pengungkapan dari mereka yang terlibat itu, lanjut Ismail, memang kedua
dimensi tersebut (teologis dan keluarga, red) berjalan.
“Tetapi dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa dimensi keluarga
yang lebih menentukan,” ungkapnya. Karena Tajul Muluk membawa Syiah ke
Sampang itu sudah lama, sejak 2004 tetapi bentrok baru terjadi Desember
2011 pasca terjadi konflik keluarga.
“Jadi apa relevansinya membawa soal ini ke Dewan HAM?” tanya Ismail
mengingat konflik ini terjadi lebih didominasi oleh masalah keluarga.
Picu Masalah Baru
Menurutnya, membawa masalah ini ke Dewan HAM PBB dan apalagi kemudian
menuduh bahwa negara itu gagal melindungi minoritas sembari
mempersoalkan UU No 1 PNPS 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan
seperti yang dilakukan kelompok liberal tersebut terlalu berlebihan.
Sementara pada kejadian-kejadian yang sudah jelas-jelas melanggar
HAM, misalnya kasus Ambon, Poso, pelarangan membangunan masjid di Papua
dan daerah minoritas Muslim lainnya mereka tidak bereaksi apa-apa. “Ini
merupakan tanda-tanda yang memuakkan yang dilakukan oleh para aktivis
HAM. Alih-alih memberikan solusi tetapi malah menimbulkan masalah baru!”
ujarnya.
Masalah baru tersebut adalah semakin maraknya rusuh sosial. Buktinya
bentrok ini mereka jadikan sebagai pintu masuk upaya mempermasalahkan UU
Perlindungan Agama tersebut ke Dewan HAM PBB setelah sebelumnya mereka
gagal mencabut UU tersebut di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu.
Kalau pengaturan perlindungan terhadap agama tidak ada, terang
Ismail, orang akan bertindak semau-maunya bila merasa harkat dan
martabat keyakinannya itu diciderai oleh orang lain. Alih-alih akan
menjadi tertib sosial malah menjadi konflik sosial bila tidak ada rambu
yang bisa dijadikan pegangan ketika terjadi pelecehan terhadap keyakinan
orang lain.
“Nah, UU ada tetapi aparat lamban dalam menanganinya saja, rusuk bisa terjadi, apalagi tanpa ada UU yang mengaturnya?” tanyanya.
Lantas Ismail pun mempertanyakan hakikat dari getolnya aktivis HAM mempermasalahkan UU tesebut.
“Apakah aktivis HAM ini lebih ingin atau lebih setuju kalau
masyarakat itu menyelesaikan masalah ini dengan cara sendiri-sendiri?
Kalau demikian justru merekalah (aktivis liberal, red) sebenarnya justru
yang akan menjadi pemicu kerusuhan sosial,” pungkasnya. (mediaumat.com, 31/8/2012)
Posting Komentar untuk " Jubir HTI: Politisasi Konflik Sampang, Kelompok Liberal Overacting! "