MUI Tegaskan Tolak Wacana BNPT Soal Sertifikasi Ulama
"Dengan
sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana
peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat
diantisipasi," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam
diskusi Sindoradio, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung
Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).
Usulan BNPT itu rupanya ingin meng-copy paste negara Singapura dan Arab Saudi yang menerapkan hal tersebut.
"Pengamatan kami Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," sambungnya.
BNPT
sendiri mengaku telah menjalankan program deradikalisasi dengan
menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan
pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas agar
tidak terjadi perekrutan di dalam penjara.
"Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara," tandasnya.
Sementara
itu menanggapi usulan BNPT yang akan melakukan sertifikasi terhadap dai
dan ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menolak wacana
ini.
Ketua
Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari
pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika
diakui masyarakat.
"Untuk
apa sertifikasi seperti ini? Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan
dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu," jelasnya,
Sabtu (8/9/2012).
Kyai Ma’ruf, sapaan akrabnya, justru mempertanyakan efektifitas institusi pemerintah yang menanggulangi kasus terorisme.
"MUI menganggap sudah ada institusi
pemerintah yang menanggulanginya. Tapi saya tidak tahu institusi itu
sekarang efektif atau tidak," sindir Kyai Ma’ruf. [voa-islam/www.al-khilafah.org]
Posting Komentar untuk "MUI Tegaskan Tolak Wacana BNPT Soal Sertifikasi Ulama"