Sertifikasi Menghina Ulama
Oleh : Mujiyanto
Ulama seolah-olah menjadi biang terjadinya terorisme sehingga harus disertifikasi keberadaannya. Penghinaan secara sengaja oleh BNPT?
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mencari terobosan
dalam program deradikalisasinya. Setelah mengadakan Halqah Nasional
Penanggulangan Terorisme di beberapa kota, giliran berikutnya
mewacanakan sertifikasi ulama/dai.
Gagasan itu disampaikan oleh Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris di Jakarta. Rupanya ia meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dan Arab Saudi. Menurutnya, dengan sertifikasi tersebut, kedua negara itu berhasil menjalankan program deradikalisasi.
Lontaran wacana sertifikasi ini langsung disambut oleh kaum Muslimin. Bukannya sambutan positif, tapi sebaliknya. Hampir semua tokoh kaum Muslimin menentang keras wacana tersebut. Berbagai argumentasi dilontarkan. Dari mulai yang lembut hingga yang sangat keras.
Ini yang mungkin tidak diduga oleh BNPT yang dipimpin Ansyaad Mbai. Penentangan itu menjadi wacana yang jauh lebih besar opininya dibandingkan kasus-kasus terorisme yang sedang terjadi. Akhirnya, dengan tergopoh-gopoh Ansyaad Mbai membantah adanya wacana sertifikasi ulama/dai. Bahkan ia menyalahkan media rnassa karena dianggap telah memelintir pernyataan bawahannya.
Tapi, tidak ada asap kalau tidak ada api. Wacana itu kadung meluas. Topeng BNPT yang sela-ma ini seolah baik, menjadi terbuka. Lembaga ini kian kelihatan jati dirinya sebagai kepanjangan tangan Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.
Program deradikalisasi semakin jelas arahnya. Dalam berbagai Halqah Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansyaad Mbai menyebutkan, bahwa tujuan terorisme adalah menegakkan syariah Islam dan Daulah Islam. Nah, BNPT kemudian menggeneralisasi bahwa mereka yang berjuang menegakkan syariah dan khilafah sebagai kalangan radikal.
Lalu, BNPT berusaha mendekonstruksi berbagai pemahaman agar 'lepas dari pengertian baku' syariah Islam. Fokus yang disasar di antaranya adalah pengertian al wala wal bara', jamaah, baiah, ummah, tasamuh, jihad dan Daulah Islamiyah. BNPT menganggap materi ini menimbulkan ideologi radikal.
Sebagai gantinya, BNPT kemudian menyodorkan konsep 'Islam rahmatan lil alamin' yang dimaknai sebagai Islam yang damai dan moderat serta bisa bersanding dengan kebudayaan Barat, Istilah-istilah dalam Islam yang sudah baku dimaknai ulang sebagaimana Barat memaknainya.
Melalui sertifikasi ulama/ dai, BNPT berharap bisa menanamkan mindset baru pemikiran Islam. Maka, sampai batas ini terlihat jelas bahwa lembaga ini telah menjadi antek kepentingan Baratdi Indonesia.
Andai saja sertifikasi ini jadi, BNPT bisa menjadi alat kepentingan politik penguasa untuk memaksakan kepentingannya sebagaimana terjadi di Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan Turki. Siapapun yang bertentangan dengan kepentingan penguasa bisa dikriminalkan. Walhasil akan lahir kembali diktator gaya baru atas nama deradikalisasi.
Salah Paradigma
Apa yang dilakukan oleh BNPT ini tidak lepas dari logika yang dibangun oleh kalangan liberal. Definisi tentang radikalisme BNPT sama persis dengan orang-orang liberal ini. Yang dimaksud radikal adalah yang tidak mau bertetangga dengan beda agama, tidak setuju menikah beda agama, tidak setuju anggota keluarga pindah agama, menolak orang tidak beragama, tidak menerima rumah ibadah agama lain di lingkungannya, menolak ada agama lain di luar enam agama resmi, anti Ahmadiyah, ingin menerapkan syariat Islam, setuju hukum rajam, setuju khilafah, serta menolak demokrasi.
Dalam buku 'Dari Radikalisme Menuju Terorisme' (2012) yang dikeluarkan Setara Institute disimpulkan bahwa kinerja deradikalisasi yang selama ini hanya diperuntukkan bagi eks teroris, harus juga diarahkan pada kelompok-kelompok radikal, karena pembiaran terhadapnya sama artinya memfasilitasi inkubasi kelompok radikal menjadi teroris, Inilah yang kemudian dilakukan oleh BNPT.
Muncul pertanyaan, apakah dilarang memperjuangkan syariah Islam dalam wadah Daulah Islamiyah meski dilakukan tanpa kekerasan? Bukankah itu bagi kaum Muslimin merupakan suatu kewajiban? Kalau itu suatu yang baik bagi umat manusia, kenapa tidak?
Kepentingan Amerika dan Barat
Ternyata bukan itu masalahnya, Amerika dan Barat memang telah menanam benih permusuhan dengan Islam. Mereka tidak menginginkan Islam bangkit apalagi mewujud sebagai sebuah negara. Mereka sangat mengetahui bahwa kebangkitan Islam bisa mengakhiri dominasi mereka di dunia Islam. Maka Amerika dan Barat mencari segala cara untuk menggagalkan kebangkitan kaum Muslim dengan ideologi Islamnya.
Program perang global terhadap terorisme (Global war on terrorism) menjadi jalan untuk itu. Amerika dan Barat berada di balik perang terhadap terorisme di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Terbentuknya Densus 88 tak lepas dari tangan mereka.
Sepak terjang penanggulangan terorisme tidak hanya diarahkan ke fisik berupa penangkapan atau penembakan, tapi juga pengubahan cara berpikir umat Islam. Umat Islam coba dikelabui dengan jargon-jargon Islam yang sudah disimpangkan.
Umat Islam pun disodorkan wajah-wajah Amerika dan Barat yang manis-manis di berbagai publikasi televisi, sebaliknya digambarkan wajah bengis orang-orang yang dianggap teroris. Ujung-ujungnya, mereka berharap umat Islam toleran terhadap Barat. Supaya apa? Agar kaum Muslimin tidak memusuhi Amerika dan Barat yang kini menduduki negeri-negeri Muslim dan merampok kekayaan slam kaum Muslim.
Tolak Sertifikasi
Wajar, bila kemudian wacana sertifikasi ulama/dai ditolak oleh kaum Muslim. Sertifikasi ini menghina dan mengkriminalkan para ulama. Seolah-olah ulamalah sumber terorisme. Padahal tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Sertifikasi ini bisa menjadi alat politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Sertifikasi ini pun sangat berbahaya karena merupakan cara sistematis untuk merusak pemikiran kaum Muslimin yang sudah baku.
Jika ini terjadi, maka kaum Muslimin akan kehilangan jati dirinya yang sejati. Islam yang melekat padanya adalah Islam yang telah berubah sesuai dengan kepentingan Amerika dan Karat. Walhasil, Amerika dan Barat akan tetap bercokol di negeri-negeri Islam dan menguasai kaum Muslimin. Ini tidak boleh terjadi.
Gagasan itu disampaikan oleh Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris di Jakarta. Rupanya ia meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dan Arab Saudi. Menurutnya, dengan sertifikasi tersebut, kedua negara itu berhasil menjalankan program deradikalisasi.
Lontaran wacana sertifikasi ini langsung disambut oleh kaum Muslimin. Bukannya sambutan positif, tapi sebaliknya. Hampir semua tokoh kaum Muslimin menentang keras wacana tersebut. Berbagai argumentasi dilontarkan. Dari mulai yang lembut hingga yang sangat keras.
Ini yang mungkin tidak diduga oleh BNPT yang dipimpin Ansyaad Mbai. Penentangan itu menjadi wacana yang jauh lebih besar opininya dibandingkan kasus-kasus terorisme yang sedang terjadi. Akhirnya, dengan tergopoh-gopoh Ansyaad Mbai membantah adanya wacana sertifikasi ulama/dai. Bahkan ia menyalahkan media rnassa karena dianggap telah memelintir pernyataan bawahannya.
Tapi, tidak ada asap kalau tidak ada api. Wacana itu kadung meluas. Topeng BNPT yang sela-ma ini seolah baik, menjadi terbuka. Lembaga ini kian kelihatan jati dirinya sebagai kepanjangan tangan Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.
Program deradikalisasi semakin jelas arahnya. Dalam berbagai Halqah Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansyaad Mbai menyebutkan, bahwa tujuan terorisme adalah menegakkan syariah Islam dan Daulah Islam. Nah, BNPT kemudian menggeneralisasi bahwa mereka yang berjuang menegakkan syariah dan khilafah sebagai kalangan radikal.
Lalu, BNPT berusaha mendekonstruksi berbagai pemahaman agar 'lepas dari pengertian baku' syariah Islam. Fokus yang disasar di antaranya adalah pengertian al wala wal bara', jamaah, baiah, ummah, tasamuh, jihad dan Daulah Islamiyah. BNPT menganggap materi ini menimbulkan ideologi radikal.
Sebagai gantinya, BNPT kemudian menyodorkan konsep 'Islam rahmatan lil alamin' yang dimaknai sebagai Islam yang damai dan moderat serta bisa bersanding dengan kebudayaan Barat, Istilah-istilah dalam Islam yang sudah baku dimaknai ulang sebagaimana Barat memaknainya.
Melalui sertifikasi ulama/ dai, BNPT berharap bisa menanamkan mindset baru pemikiran Islam. Maka, sampai batas ini terlihat jelas bahwa lembaga ini telah menjadi antek kepentingan Baratdi Indonesia.
Andai saja sertifikasi ini jadi, BNPT bisa menjadi alat kepentingan politik penguasa untuk memaksakan kepentingannya sebagaimana terjadi di Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan Turki. Siapapun yang bertentangan dengan kepentingan penguasa bisa dikriminalkan. Walhasil akan lahir kembali diktator gaya baru atas nama deradikalisasi.
Salah Paradigma
Apa yang dilakukan oleh BNPT ini tidak lepas dari logika yang dibangun oleh kalangan liberal. Definisi tentang radikalisme BNPT sama persis dengan orang-orang liberal ini. Yang dimaksud radikal adalah yang tidak mau bertetangga dengan beda agama, tidak setuju menikah beda agama, tidak setuju anggota keluarga pindah agama, menolak orang tidak beragama, tidak menerima rumah ibadah agama lain di lingkungannya, menolak ada agama lain di luar enam agama resmi, anti Ahmadiyah, ingin menerapkan syariat Islam, setuju hukum rajam, setuju khilafah, serta menolak demokrasi.
Dalam buku 'Dari Radikalisme Menuju Terorisme' (2012) yang dikeluarkan Setara Institute disimpulkan bahwa kinerja deradikalisasi yang selama ini hanya diperuntukkan bagi eks teroris, harus juga diarahkan pada kelompok-kelompok radikal, karena pembiaran terhadapnya sama artinya memfasilitasi inkubasi kelompok radikal menjadi teroris, Inilah yang kemudian dilakukan oleh BNPT.
Muncul pertanyaan, apakah dilarang memperjuangkan syariah Islam dalam wadah Daulah Islamiyah meski dilakukan tanpa kekerasan? Bukankah itu bagi kaum Muslimin merupakan suatu kewajiban? Kalau itu suatu yang baik bagi umat manusia, kenapa tidak?
Kepentingan Amerika dan Barat
Ternyata bukan itu masalahnya, Amerika dan Barat memang telah menanam benih permusuhan dengan Islam. Mereka tidak menginginkan Islam bangkit apalagi mewujud sebagai sebuah negara. Mereka sangat mengetahui bahwa kebangkitan Islam bisa mengakhiri dominasi mereka di dunia Islam. Maka Amerika dan Barat mencari segala cara untuk menggagalkan kebangkitan kaum Muslim dengan ideologi Islamnya.
Program perang global terhadap terorisme (Global war on terrorism) menjadi jalan untuk itu. Amerika dan Barat berada di balik perang terhadap terorisme di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Terbentuknya Densus 88 tak lepas dari tangan mereka.
Sepak terjang penanggulangan terorisme tidak hanya diarahkan ke fisik berupa penangkapan atau penembakan, tapi juga pengubahan cara berpikir umat Islam. Umat Islam coba dikelabui dengan jargon-jargon Islam yang sudah disimpangkan.
Umat Islam pun disodorkan wajah-wajah Amerika dan Barat yang manis-manis di berbagai publikasi televisi, sebaliknya digambarkan wajah bengis orang-orang yang dianggap teroris. Ujung-ujungnya, mereka berharap umat Islam toleran terhadap Barat. Supaya apa? Agar kaum Muslimin tidak memusuhi Amerika dan Barat yang kini menduduki negeri-negeri Muslim dan merampok kekayaan slam kaum Muslim.
Tolak Sertifikasi
Wajar, bila kemudian wacana sertifikasi ulama/dai ditolak oleh kaum Muslim. Sertifikasi ini menghina dan mengkriminalkan para ulama. Seolah-olah ulamalah sumber terorisme. Padahal tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Sertifikasi ini bisa menjadi alat politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Sertifikasi ini pun sangat berbahaya karena merupakan cara sistematis untuk merusak pemikiran kaum Muslimin yang sudah baku.
Jika ini terjadi, maka kaum Muslimin akan kehilangan jati dirinya yang sejati. Islam yang melekat padanya adalah Islam yang telah berubah sesuai dengan kepentingan Amerika dan Karat. Walhasil, Amerika dan Barat akan tetap bercokol di negeri-negeri Islam dan menguasai kaum Muslimin. Ini tidak boleh terjadi.
Posting Komentar untuk "Sertifikasi Menghina Ulama"