Ikuti HIP kalimantan Barat : Membaca Trend Opini Publik tentang Politik Keumatan Tahun 2014

“Jangan salahkan orang yang tidak mau beli dong? Kalau mangga yang dijual busuk semua, seharusnya penjual mangganya instropeksi.”

Peneliti SEM Institute Kusman Sadik menyatakan hasil survei Survei Syariah 2014 mengungkap fakta 72 persen masyarakat menginginkan tegaknya syariah Islam hingga level berbangsa dan bernegara.

“Ini menunjukkan survei-survei yang selama ini dilakukan, seperti survei capres misalnya, tidak dapat meng-cover keinginan sebagian besar aspirasi masyarakat,” ungkapnya dalam talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-49, Kamis (27/2) di Auditorium Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta.

Melihat hasil survei tersebut, pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti terkejut. “Saya surprise! Kalau memang 72 persen, pertanyaan saya mengapa pada Pemilu 2009 Partai Bulan Bintang (PBB) kalah? Tampaknya apa yang ada dalam gagasan belum sama dengan tindakan,” ujarnya dalam acara yang bertema Membaca Trend Opini Publik Tentang Politik Keumatan 2014.

Sedangkan Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan bukan hanya menyoroti kekalahan Parpol Islam tetapi juga semakin tingginya tren golput. “Sesuai Fatwa MUI 2009, haram hukumnya golput!” tegasnya.

Syamsul Ma’arif dari FKUB Jakarta mendukung pernyataan Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Syamsul di tahun politik ini banyak hasil survei yang berbeda hasilnya. “Memang umat ini sering kali antara perilaku dengan pikiran berbeda, HTI contohnya, katanya parpol tetapi tidak ikut pemilu,” ungkapnya yang kemudian disambut tawa sekitar 150 peserta yang hadir.

Menanggapi itu, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib mengatakan tidak mengikuti pemilu tidak bisa lantas diartikan bukan parpol. “Bagaimana dengan PNI dan Perindra, keduanya berdiri belum ada pemilu?” ungkapnya.

Menurut Rokhmat, Hizbut Tahrir adalah parpol dan seluruh aktivitasnya adalah politik. “Karena berjuang dan beraktivitas di tengah umat dan memimpin umat untuk menegakkan khilafah!” tegasnya.

Khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam. “Artinya, siapa saja yang memperjuangkan tegaknya khilafah adalah politikus sedangkan kelompoknya disebut parpol,” bebernya.

Rokhmat juga menjelaskan, yang menjadi masalah sekarang adalah bukan tidak nyambung antara gagasan dengan tindakan. Tetapi gagasannya sendiri yang masih bermasalah. “Katanya Islam tetapi kok masih percaya demokrasi? Hizbut Tahrir berjuang untuk mengubah gagasan kufur demokrasi itu!” tegasnya.

Sedangkan Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengkritik pihak yang menyalahkan golput. “Jangan salahkan orang yang tidak mau beli dong? Kalau mangga yang dijual busuk semua, seharusnya penjual mangganya instropeksi. Masak di kebun seluas Indonesia ini tidak ada mangga segar dan manis yang bisa dijual,” ungkapnya sambil tersenyum.

Ikuti Halqoh Islam&Peradaban(HIP) dengan tema: "Membaca Trend Opini Publik tentang Politik Keumatan Tahun 2014 "

Pemateri:

1. Abdul Muid, M.Si (DPD1 HTI KALBAR)
2. drh. Anang Hermawan (@Maktab I'lamy HTI KALBAR)
Ahad, 6 April 2014

jam 8.30-11.30

di Ruang Menara Masjid Raya Mujahidin Pontianak.
Terbuka untuk umum...

Persembahan dari Hizbut Tahrir Indonesia DPD1 KALBAR.

[www.bringislam.web.id]