HIP Kota Bandung: Jalan Demokrasi, Mitos dan Menyesatkan!
“Justru itulah hasil dari demokrasi. Sistem demokrasi memberi kesempatan kepada orang kafir dan zhalim menguasai orang muslim baik secara individual maupun sistem, dan ini tidak akan terjadi dalam sistem khilafah” tegas Luthfi Afandi, M.H. Humas HTI Jabar ketika menjawab pertanyaan peserta di acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP) HTI Kota Bandung, Ahad (30/3). Acara yang bertempat di Masjid Istiqamah Kota Bandung itu diikuti sekitar seribu orang peserta yang datang dari seluruh penjuru Kota Bandung. Peserta antusias mengikuti acara hingga acara berakhir. Acara yang mengambil tema “Pemilu dan Perubahan Masyarakat dalam Perspektif Islam” ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik bagaimana kedudukan pemilu dan konsep perubahan masyarakat dalam pandangan Islam.
Pada kesempatan kedua, Dwi Condro Triono, Ph.D. DPP HTI, menyampaikan tajuk “Demokrasi Vs Khilafah”. Dwi Condro menjelaskan dengan gamblang perbedaan diametral antara sistem politik demokrasi dengan Khilafah. “Prinsip pertama adalah kedaulatam di tangan syara’” ungkap Dwi Condro ketika menjelaskan empat pilar sistem Khilafah. Selanjutnya beliau menjelaskan prinsip lainnya, yakni kekuasaan di tangan umat, kepemimpinan bersifat tunggal, dan hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum. Keempat pilar tersebut bertentangan dengan sistem politik demokrasi. Bahkan dengan tegas beliau menyampaikan bahwa demokrasi adalah sistem kufur, haram mengadopsi, menerapkan, dan menyebarluaskannya.
Pada sesi diskusi, peserta antusias memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kedua narasumber. Pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa perubahan mendasar tidak akan lahir dari pemilu dalam demokrasi. Mengapa? Pertama, karena sistem demokrasi memiliki mekanisme menjaga eksistensinya; Kedua, sistem demokrasi akan memaksa siapapun yang masuk untuk mengikuti mekanisme yang mereka tetapkan; Ketiga, pemilu hanya mekanisme memilih orang/person; Keempat, partai hanya memobilisasi orang untuk melakukan pencoblosan, bukan mengubah paradigma berpikir masyarakat; Kelima, parpol dipaksa untuk hanya melakukan perbaikan (ishlah) menuju demokrasi yang menyeluruh, bukan perubahan total (taghyir); Keenam, pemilu sangat mungkin menempatkan aktivis muslim menjadi penguasa, tetapi tidak untuk menerapkan Islam. Oleh karena itu jalan perubahan hakiki adalah dakwah Islam melalui jalan umat. [] MI Bandung
[www.bringislam.web.id]
Posting Komentar untuk "HIP Kota Bandung: Jalan Demokrasi, Mitos dan Menyesatkan!"