HAM, Dalih Penolakan Penutupan Dolly
Rencana penutupan lokalisasi pelacuran Dolly di Surabaya semakin mendekati batas akhir18 Juni 2014, beberapa saat mnjlang Ramadhan 1435 H.HTI Surabaya memberikan dorongan moral kepada Pemkot supaya tidak ragu-ragu dalam melakukan penutupan. “Pemkot Surabaya harus tetap bersungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu menutup Dolly,” kata Humas HTI Surabaya Wawan Munawar Kholis saat Konferensi Pers (Jumat, 06/06) di Kantor Humas HTI Surabaya. Wawan juga telah membacakan press release HTI DPD Surabaya nomor 01.2014 tanggal 29 Mei 2014/29 Rajab 1435 dengan judul ‘Rencana Penutupan Lokalisasi Jarak dan Dolly di Surabaya’.
Salah satu eksponen penting yang berperan penting melakukan penolakan penutupan Dolly adalah FPL (Front Pekerja Lokalisasi). FPL di balik segala upaya penolakan penutupan Dolly di antaranya mendorong munculnya spanduk penolakan yang mengatasnamakan warga, menginisiasi aksi-aksi penolakan dengan mengekploitasi WTS dan stake hoder lokalisasi, memblow-up opini sampai ke tingkat nasional sampai melaporkan walikota Surabaya sebagai pelanggar HAM.
“Mana yang kami melanggar HAM, wong kami justru yang tidak bisa masuk, iya kan,” kata Risma kepada wartawan, usai bertemu dengan tiga komisioner Komnas HAM di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya, Jumat (13/6/2014). Selama ini, Pemkot selalu dihalang-halangi ketika ada WTS atau mucikari yang ingin bertobat. “Kami hanya ingin Komnas HAM ada sisi yang lain harus didengar, bukan hanya satu sisi tapi saya berharap Komnas memahami ini suatu masalah yang memang komplek tapi harus kita selesaikan.,” tambah Risma.
Wakil Ketua Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi mengaku siap menjadi penengah dan akan terus mengawal permasalahan pro kontra penutupan. Dianto Bachriadi berupaya akan segera merealisasikan pertemuan antara pemkot dengan warga yang menolak penutupan dalam waktu dekat. “Akan kita usahakan secepatnya,” imbuhnya.
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ide turunan dari demokrasi. Dengan dalih HAM, mereka melakukan penolakan penutupan lokalisasi perzinahan, yang sudah jelas diharamkan Allah SWT. Yang berarti dengan dalih HAM, mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Itulah bukti bahwa demokrasi memberikan legalisasi perzinahan.
Lebih jauh lagi, Walikota Surabaya mengatakan, “Karena kalau tidak selesaikan maka masalah itu akan menjadi sesuatu yang seolah-olah seperti bara api yang kita tutup, suatu saat akan meledak dan meledaknya kalau cuma mungkin kita berantem mungkin selesai satu dua bulan selesai,” ungkap dia. “Tapi kalau meledaknya anak anak kita jadi hancur itu kan meledaknya jangka panjang sekali, itu yang saya tidak mau itu. Makanya mari kita hadapi,” imbuh Risma.
Konflik horizontal bisa terjadi, jika pihak yang memaksakan penolakan penutupan Dolly tetap ngotot. FPL bersama mafia lokalisasi, para preman, mucikari dan pegiat HAM di satu pihak, dan pihak Pemkot, aparat keamanan dan 70 ormas di pihak lain. Itulah yang dikhawatirkan Risma, yang disebut dengan ‘berantem’. Seperti yang terjadi pada Jumat (13/06) ada dua kubu yang berlawanan sama-sama menggelar aksi unjuk rasa. Jadilah pihak mendukung penutupan Dolly yang berarti melakukan pahala investasi, bukan pihak yang menolak penutupan Dolly yang berarti telah menanamkan dosa investasi.
Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dolly tetap akan ditutup pada Rabu (18/06) jam 19 di Islamic Centre (yang hanya berjarak ratusan meter dari Dolly) oleh Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya. Siangnya jam 13 di depan Gedung Negara Grahadi dilakukan aksi damai 70 ormas sebagai moral force bagi penguasa untuk memberangus kemaksiatan Dolly.
Tegakkan kewajiban asasi bagi manusia sang makhluk untuk tunduk kepada Al Khaliq Al Mudabbir Allah SWT dan segala aturan-syariahNya, termasuk dalam hal penyikapan terhadap legalisasi lokalisasi prostitusi. Wa qul jaa’al haqqu wazahaqol baathil, Innal baathila kaana zahuuqoo. Katakanlah, ketika dating kebenaran maka lenyaplah kebatilan. Bahwa sesungguhnya kebatilan pasti lenyap. []Rif’an
[Cangkrukpolitik.com/www.bringislam.web.id]
Posting Komentar untuk "HAM, Dalih Penolakan Penutupan Dolly"