Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Tunduk pada Ekonomi Liberal

Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menyatakan kesamaan capres Prabowo maupun capres Jokowi. “Keduanya sama-sama tunduk pada ekonomi liberal,” ungkapnya seperti diberitakan tabloid Media Umat Edisi 129: Prabowo atau Jokowi? Jum’at (6-19 Juni).
Itu terlihat dari visi misi pasangan Prabowo-Hatta dan pasangan Jokowi-JK yang dianggap tidak menyentuh dampak dari penerapan ekonomi liberal. “Jadi kalau melihat visi misi mereka sama sekali tidak mencerminkan adanya respon terhadap problem nasional yang dihadapi sekarang, baik problem dominasi asing, kemiskinan, korupsi dan kerusakan moral yang sangat luas itu,” ungkapnya.

Sedangkan, isu nasionalisme untuk membendung dominasi asing yang mereka katakan itu tidak lebih dari sekedar slogan saja. Karena yang dihadapi adalah perjanjian internasional yang mengikat serta UU yang sangat neoliberal. “Bagaimana mengatasinya? Karena partai-partai mereka sendiri yang membuatnya,” beber Daeng.

Ia juga menyatakan kemiskinan terjadi lantaran politik ekonomi nasional yang liberal. Itu dicirikan dengan anti subsidi, ketimpangan di dalam akses terhadap sumber daya alam dan sumber keuangan. Serta distribusi pendapatan yang sangat minim. “Seperti politik upah murah, tidak ada perhitungan harga bagi petani, semua harga diserahkan kepada mekanisme pasar, sementara tingkat inflasi dan harga-harga semakin tinggi,” ujarnya.

Ada pun korupsi, marak lantaran mekanisme demokrasi. “Mekanisme demokrasi kita kan bertumpu pada kekuatan parpol atau propaganda media. Sementara parpolnya dibiaya oleh dua sumber. Yakni sumbangan dari kadernya yang korupsi dan sumbangan dari pengusaha-pengusaha yang membajak kekayaan alam kita,” tegasnya.

Daeng juga menyebut kerusakan moral sudah terjadi pada seluruh level karena sistem politiknya penuh dengan manipulasi dan penyuapan, dsb. hingga mekanisme pengambilan keputusan politik oleh elite-elite politik yang moralnya sudah ambruk. “Motivasinya hanya untuk memperkaya dan menyelematkan diri, tidak ada lagi ketaatan terhadap nilai-nilai moral yang baik, berpolitik diterjemahkan sebagai kekuasaan semata, bukan untuk mengabdi kepada rakyat,” bebernya.

Maka, menurut Daeng, mengharapkan presiden terpilih memperbaikinya jelas tidak akan bisa. Karena presiden hanyalah bagian kecil daripada kekuasaan. Kekuasaan itu ada di DPR, MK, KPK, ada IMK, BI, OJK, BPJS dll. “Jadi bagaimana mau memperbaiki keadaan dengan sistem demokrasi pecah belah seperti ini? Jadi tidak ada yang bisa diharapkan,” simpulnya.

Walhasil, siapa saja yang menang, rakyat akan tetap menderita. “Sama saja buat kita sebagai rakyat mah, tidak ada perbedaan, karena ruang lingkup masalahnya seperti dominasi asing, kemiskinan, korupsi dan rusaknya moral akibat sistem ekonomi liberal tidak mereka sentuh,” pungkasnya.[]Joko Prasetyo/ hti press[www.bringislam.web.id]