ACTA Minta Bawaslu Hukum 2 Kepala Daerah yang Dukung Jokowi

Portal Bersama – Rombongan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendatangi gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk mengirimkan nota peringatan agar Bawaslu bersikap tegas kepada para Kepala Daerah yang tidak netral yaitu menyatakan dukungannya terhadap salah satu paslon capres dan cawapres.

“Hari ini kami resmi sampaikan nota peringatan ke Bawaslu agar bisa bertindak agresif dalam mencegah dan menindak kepala daerah yang melanggar aturan netralitas dalam keadaan dinas,” kata Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (21/9).

Hendarsam mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang kemarin baru dilantik oleh Presiden kemudian secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon sudah termasuk dalam pelanggaran pemilu. Sebab saat ini KPU belum mentapkan pasangan capres dan cawapres.

“Kami sayangkan enggak ada reaksi serius dari Bawaslu atas dua sikap kepala daerah yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi yang terang-terangan menyatakan dukungan politik terhadap capres Jokowi di istana negara dalam berpakaian dinas,” ucap Hendarsam.

“Saat itu belum ada penetapan capres dan tentu itu sudah masuk pelanggaran Pasal 287 jo Pasal 547 UU pemilu yang melarang pejabat negara lakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon,” tambahnya.

Seharusnya, jika para kepala daerah hendak memberikan dukungan terhadap calon tertentu, ia harus dalam keadaan cuti dan tidak menggunakan pakaian dinas.
“Ketika merka menggunakan pakaian dinas, enggak boleh memberikan dukungan. Ini tidak netral karena posisi mereka bukan cuti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendarsam meminta agar Bawaslu segera memberikan teguran bahkan bila perlu sanksi terhadap kepala daerah yang tidak netral. Ia mengaku akan melaporkan Bawaslu kepada DKPP jika permintaan ini tidak diindahkan.

Baca Juga

“KPU sudah menetapkan, kami minta Bawaslu gaspol tindak kepala yang tidak netral, saat ini ada puluhan kepala daerah dengan terbuka mendukung Jokowi-Ma’ruf. Jangan sampai mereka leluasa melanggar aturan karena Bawaslu yang lamban,” tututnya.

“Kami minta Bawaslu untuk tegas terhadap Kepala Daerah yang tidak netral, kalau tidak kami bisa melakukan langkah tergas yaitu kami akan proses Bawaslu ke DKPP,” tutupnya.
[portal-bersama.com / kumparan]

Anda sedang membaca ACTA Minta Bawaslu Hukum 2 Kepala Daerah yang Dukung Jokowi
Lebih lengkap baca sumber http://bitly.com/2xsK0yf