Kadis KLHK Aceh Ungkap soal Lahan Prabowo, Gerindra: Jokowi Tertampar

GELORA.CO – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Syahrial mengatakan Prabowo Subianto mengambil alih PT Tusam Hutani Lestari saat kondisi krisis moneter. Partai Gerindra menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tertampar oleh ucapannya sendiri soal kepemilikan lahan Prabowo saat debat capres.

“Intinya kan beliau ini menginvestasikan uangnya, diambil alih dari perusahaan yang tidak sehat, lagi di BPPN. Hampir sama prosesnya seperti yang di Kaltim. Ini kan mau mempermalukan Pak Prabowo malah muka Pak Jokowi tertampar sendiri,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).

Andre mengatakan pengambilalihan perusahaan yang dilakukan Prabowo itu nyatanya menguntungkan masyarakat Aceh. Ia merujuk pada pernyataan Syahrial, yang menyebut Prabowo sebagai pahlawan.

“Bagi masyarakat Aceh, ini kan juga menguntungkan. Kalau kita lihat pernyataan Syahrial, Prabowo ini pahlawan karena membeli aset perusahaan yang ditinggalkan,” ujarnya.

Selain itu, Andre menyinggung pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang membuka data terkait kepemilikan lahan Prabowo itu. JK mengaku memberikan izin soal pembelian lahan itu saat masih menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pak JK memberikan kesaksian bahwa Pak Prabowo mengeluarkan uang. Kan yang dibangun Pak Jokowi narasi Pak Prabowo mendapatkan ini dengan cara-cara KKN. Tapi kan terbongkar itu dibayar cash oleh Pak Prabowo,” sebut Andre.

Dia menilai pernyataan dari JK dan Syahrial makin menegaskan sikap kenegarawanan Prabowo. Menurut Andre, Prabowo merupakan sosok patriot.

“Ini membuktikan penguasaan wilayah dan lahan melalui HGU oleh Pak Prabowo menunjukkan beliau memang patriot dan negarawan,” ujarnya.

Syahrial sebelumnya mengungkapkan soal pengambilalihan PT Tusam Hutani Lestari oleh Prabowo. Syahrial menyebut perusahaan itu diambil alih Prabowo saat krisis moneter.

Selain itu, terkait perizinan, lahan yang dimiliki Prabowo disebut tidak bermasalah.

“Pada saat itu, mereka punya tunggakan kepada negara atas pinjaman dana reboisasi. Jadi, saat krisis moneter, aset-aset utang itu diperhitungkan semua. Jadi perusahaan kala itu mungkin diambil alih oleh Prabowo,” kata Syahrial. [dtk]

http://bitly.com/2NesKmM