Listrik Dipastikan Naik, Mengurus Rakyat Dianggap Beban
Pemerintah
secara resmi mengumumkan keputusan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL)
16 persen secara bertahap pada tahun 2013. Dalih yang selalu sama
digunakan pemerintah setiap kali akan mengurangi subsidi untuk rakyat
adalah ‘agar tidak membebani APBN’. Subsidi listrik pada RAPBN 2013
dianggarkan Rp 80,9 triliun, meningkat dibandingkan APBN-P 2012 sebesar
Rp 65 triliun.
Keputusan mengurangi subsidi listrik dan juga rencana yang sama akan
dilakukan pada BBM berasal dari pemikiran kapitalisme neoliberal; dimana
mengurus rakyat dianggap sebagai beban. Sehingga subsidi terhadap
kebutuhan rakyat adalah sesuatu yang selayaknya dipangkas, bahkan
dihilangkan. Agar tampak bertanggung jawab para penguasa mencari-cari
alasan pembenaran, seperti ‘selama ini subsidi salah sasaran’ atau ‘agar
dialihkan untuk yang lebih berhak’, dsb.
Alibi yang dikemukakan pemerintah nyatanya tidak sejalan dengan realita. Ketika subsidi sebagai tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat dianggap sebagai beban, pemerintah tidak pernah menganggap berbagai pengeluaran untuk belanja pegawai sebagai beban. Sebagai contoh, anggaran kunjungan kerja DPR RI 2013 dianggarkan naik menjadi Rp 248, 12 miliar atau naik 77 persen dari tahun 2012 yang berjumlah Rp 139,94 miliar.
Pemerintah juga mengeluarkan dana Rp 21 triliun untuk perjalanan dinas pemerintah pusat. Padahal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas perjalanan dinas senilai Rp 18 triliun pada 2011 menunjukkan adanya pemborosan sebesar 40 persen atau Rp 7,2 triliun. Setahun sebelumnya, BPK menemukan sejumlah penyimpangan perjalanan dinas.
Belakangan DPR baru saja menyetujui pembelian tenda VIP bagi presiden sebesar Rp 15 miliar. Tenda itu rencananya akan digunakan presiden manakala mengunjungi daerah yang terkena bencana alam. Sebelumnya untuk peringatan kemerdekaan negeri ini pihak istana menghabiskan anggaran 7,8 miliar rupiah.
Padahal nilai anggaran di atas itu jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat senilai Rp 7,3 triliun, bantuan siswa miskin senilai Rp 10 triliun, dan subsidi benih senilai Rp 0,1 triliun.
Pemerintah pastinya merasa benar karena mereka memang menjalankan skenario politik demokrasi dan sistem perekonomian neoliberal. Rakyat dipaksa harus hidup mandiri dengan bantuan ala kadarnya. Karena mereka tidak punya hak diurus sepenuhnya oleh penguasa.
Kenyataan ini adalah bukti ke sekian kalinya bahwa sistem kapitalisme yang diadopsi dan diterapkan di negeri ini akan terus menimpakan beban dan penderitaan bagi rakyat. Seballiknya sistem kapitalisme itu juga akan terus mengalirkan kekayaan dan kesejahteraan kepada segelintir kecil orang dan juga kepada asing. Kenyataan ini juga menunjukkan ke sekian kalinya bahwa politisi dan penguasa hasil dari sistem kapitalisme itu akan selalu jauh dari spirit mengurus rakyat dan merasa bahwa mengurus rakyat adalah beban. Juga menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme dan dengan politisis dan penguasa ala sistem kapitalisme itu, hubungan antara rakyat dengan penguasa selalu dilihat dalam kontek hubungan transaksional, layaknya pembeli dengan pedagang dimana rakyat dianggap dan diposisikan sebagai pembeli dan konsumen sementara penguasa memposisikan diri sebagai pedagang.
Kenyataan ini seharusnya makin dipahami oleh kaum muslimin bahwa tidak ada sistem pemerintahan dan perekonomian yang mengerti dan memahami urusan manusia, selain aturan dari Allah SWT. Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus rakyat, dan memperlakukan rakyat dengan terhormat, karena mereka adalah amanah dari Allah SWT. terhadap para penguasa.
] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (TQS. al-Anfal [8]: 27).
Jangan menunggu lama untuk meruntuhkan sistem yang zalim dan bejat ini. Umat telah lama menderita di dalamnya, sedangkan para penguasanya tidak pernah merasa malu berpesta di atas air mata pilu rakyatnya sendiri. [IJ & YA – LS HTI/BringBackIslam]
Keputusan mengurangi subsidi listrik dan juga rencana yang sama akan
dilakukan pada BBM berasal dari pemikiran kapitalisme neoliberal; dimana
mengurus rakyat dianggap sebagai beban. Sehingga subsidi terhadap
kebutuhan rakyat adalah sesuatu yang selayaknya dipangkas, bahkan
dihilangkan. Agar tampak bertanggung jawab para penguasa mencari-cari
alasan pembenaran, seperti ‘selama ini subsidi salah sasaran’ atau ‘agar
dialihkan untuk yang lebih berhak’, dsb.Alibi yang dikemukakan pemerintah nyatanya tidak sejalan dengan realita. Ketika subsidi sebagai tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat dianggap sebagai beban, pemerintah tidak pernah menganggap berbagai pengeluaran untuk belanja pegawai sebagai beban. Sebagai contoh, anggaran kunjungan kerja DPR RI 2013 dianggarkan naik menjadi Rp 248, 12 miliar atau naik 77 persen dari tahun 2012 yang berjumlah Rp 139,94 miliar.
Pemerintah juga mengeluarkan dana Rp 21 triliun untuk perjalanan dinas pemerintah pusat. Padahal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas perjalanan dinas senilai Rp 18 triliun pada 2011 menunjukkan adanya pemborosan sebesar 40 persen atau Rp 7,2 triliun. Setahun sebelumnya, BPK menemukan sejumlah penyimpangan perjalanan dinas.
Belakangan DPR baru saja menyetujui pembelian tenda VIP bagi presiden sebesar Rp 15 miliar. Tenda itu rencananya akan digunakan presiden manakala mengunjungi daerah yang terkena bencana alam. Sebelumnya untuk peringatan kemerdekaan negeri ini pihak istana menghabiskan anggaran 7,8 miliar rupiah.
Padahal nilai anggaran di atas itu jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat senilai Rp 7,3 triliun, bantuan siswa miskin senilai Rp 10 triliun, dan subsidi benih senilai Rp 0,1 triliun.
Pemerintah pastinya merasa benar karena mereka memang menjalankan skenario politik demokrasi dan sistem perekonomian neoliberal. Rakyat dipaksa harus hidup mandiri dengan bantuan ala kadarnya. Karena mereka tidak punya hak diurus sepenuhnya oleh penguasa.
Kenyataan ini adalah bukti ke sekian kalinya bahwa sistem kapitalisme yang diadopsi dan diterapkan di negeri ini akan terus menimpakan beban dan penderitaan bagi rakyat. Seballiknya sistem kapitalisme itu juga akan terus mengalirkan kekayaan dan kesejahteraan kepada segelintir kecil orang dan juga kepada asing. Kenyataan ini juga menunjukkan ke sekian kalinya bahwa politisi dan penguasa hasil dari sistem kapitalisme itu akan selalu jauh dari spirit mengurus rakyat dan merasa bahwa mengurus rakyat adalah beban. Juga menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme dan dengan politisis dan penguasa ala sistem kapitalisme itu, hubungan antara rakyat dengan penguasa selalu dilihat dalam kontek hubungan transaksional, layaknya pembeli dengan pedagang dimana rakyat dianggap dan diposisikan sebagai pembeli dan konsumen sementara penguasa memposisikan diri sebagai pedagang.
Kenyataan ini seharusnya makin dipahami oleh kaum muslimin bahwa tidak ada sistem pemerintahan dan perekonomian yang mengerti dan memahami urusan manusia, selain aturan dari Allah SWT. Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus rakyat, dan memperlakukan rakyat dengan terhormat, karena mereka adalah amanah dari Allah SWT. terhadap para penguasa.
] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (TQS. al-Anfal [8]: 27).
Jangan menunggu lama untuk meruntuhkan sistem yang zalim dan bejat ini. Umat telah lama menderita di dalamnya, sedangkan para penguasanya tidak pernah merasa malu berpesta di atas air mata pilu rakyatnya sendiri. [IJ & YA – LS HTI/BringBackIslam]
Posting Komentar untuk "Listrik Dipastikan Naik, Mengurus Rakyat Dianggap Beban"