KPK Mengaku Terima Laporan 'Transaksi Mencurigakan' Kegiatan di Masa Pandemi

DEMOCRAZY.ID - Ternyata selama masa pandemi COVID-19 KPK menerima laporan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Laporan itu disebut berkaitan dengan berbagai kegiatan terkait penanganan pandemi.

"Kalau yang laporan proaktif PPATK ada yang juga beberapa menyangkut kegiatan di masa pandemi. Ada, harus saya akui ada," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis, 18 November 2021.

Alexander mengatakan laporan-laporan itu perlu ditelaah lebih lanjut. Selain dari PPATK, Alexander menyebut ada juga laporan dari masyarakat yang dipelajari KPK.

"Itu tentu akan kita lihat predicate crime-nya. Sekali lagi wewenang KPK di TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu kan terkait tipikor (tindak pidana korupsi)," ucap Alexander.

"Nah itu sedang kita cari kaitannya dengan transaksi-transaksi. Ada tidak sih dengan kegiatan pengadaan misalnya alat kesehatankah, PCR-kah, dan seterusnya," imbuhnya.

Untuk laporan dari masyarakat, Alexander mengaku meminta PPATK untuk ikut menelusuri.

Laporan-laporan itu disebut Alexander berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) atau alat kesehatan.

"Kegiatan laporan masyarakat kami menerima ada laporan masyarakat kegiatan pengadaan di era pandemi ini tentu itu nanti kami akan meminta PPATK mendalami transaksi-transaksi dari para pihak yang kami duga berkaitan dengan pengadaan bansoskah atau alat kesehatan dan lain sebagainya," kata Alexander.

Di tempat yang sama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan KPK hampir tiap hari meminta data terkait Laporan Hasil Analisis (LAH) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dia juga mengaku menemukan pola perubahan transaksi saat pandemi.

"Kalau bicara perubahan LAH dan LHP atau permintaan data teman-teman luar biasa banyak. Saya bisa bilang adanya pandemi ini tidak mengurangi adanya permintaan data dari teman-teman KPK kepada kami daily basis hampir setiap hari dan perubahan terkait kasus yang dirasakan di era pandemi ini, perubahan pola transaksi pelaku juga memang berubah," kata Ivan. [Democrazy/dtk]