Mahfud MD, Sri Mulyani, hingga Jokowi Diduga Dukung Mafia Bisnis PCR, Begini Peran Mereka

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Presiden Jokowi disebut ikut dukung kasus bisnis PCR yang belakangan menyudutkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordiantor Maritim Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal tersebut disampaikan oleh akademisi sekaligus pengamat publik, Rocky Gerung.

Dia menilai seharusnya Erick Thohir dan Luhut mengundurkan diri lantaran malu dengan kasus bisnis PCR.

Terlebih sebagai menteri, Erick Thohir dan Luhut semestinya tidak memanfaatkan kekuasannya untuk berbisnis.

Meskipun sempat membela diri dengan mengklaim tidak mengambil keuntungan apapun, namun menurut Rocky Gerung, kasus ini merupakan soal moral politik yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat sekelas menteri.

“Yang paling bagus adalah inisiatif pribadi karena etika itu kan kontrol moral, dia mengundurkan diri saja karena jelas mempermalukan dirinya, yakni memanfaatkan kekuasaan,” kata Rocky Gerung dalam saluran YouTube Refly Harun, dikutip pada Kamis, 18 November 2021.

“Lalu mereka membuat pembelaan bahwa tidak untung. Ini bukan soal untung ruginya, tapi dia sudah melanggar janji untuk tidak memanfaatkan kekuasaan,” sambungnya.

Secara Tak Langsung Terlibat dalam Bisnis PCR

Pria yang dikenal sebagai pencetus gerakan ‘akal sehat’ ini lantas mengungkapkan, apabila Erick Thohir dan Luhut tidak segera mengundurkan diri maka tentunya bakal jadi beban bagi Jokowi.

Makanya Rocky Gerung menyarankan supaya Erick Thohir dan Luhut dipecat saja dari jabatannya.

“Tentu pak Jokowi dapat beban, makanya dia juga menunggu agar dua menteri itu mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, maka harusnya diberhentikan oleh Jokowi,” ujarnya.

Apabila Jokowi tidak berani memberhentikan kedua menteri itu, kata Rocky Gerung, bisa jadi Jokowi juga terlibat secara tidak langsung mendukung bisnis PCR.

“Kalau Presiden Jokowi tidak berhentikan, berarti dia terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Inilah yang bakal dicatat generasi mendatang, bahwa presiden Jokowi pernah melakukan pembiaran terhadap sesuatu yang tidak etis,” tegasnya.

Menyetujui Pelanggaran Etika

Di samping itu Rocky Gerung juga mengkritisi menteri Jokowi yang dianggap memiliki standar etika tinggi yakni, Mahfud MD dan Sri Mulyani.

Sebagai menteri yang digadang-gadang berstandar etika baik, seharusnya Mahfud dan Sri Mulyani mengingatkan rekan satu kabinetnya agar segera mengundurkan diri.

Apabila Mahfud dan Sri Mulyani acuh, maka artinya mereka juga menyetujui pelanggaran etika Erick Thohir dan Luhut.

“Harusnya Mahfud MD dan Sri Mulyani yang seakan standar etikanya tinggi. Dua-duanya diam juga, kan harusnya mereka beri sinyal kedua orang teman kabinetnya untuk mengundurkan diri. Kalau Mahfud dan Sri Mulyani diam saja, artinya mereka menyetujui pelanggaran etika,” imbuhnya. [Democrazy/hops]