Nah Loh! Utang RI Tembus Ribuan Triliun, MPR RI Tagih Janji Kampanye Jokowi Saat Pilpres 2019

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menagih janji kampanye Pilpres 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Itu terkait dengan persoalan utang Republik Indonesia (RI) yang sekarang tembus Rp 6.026 triliun.

Menurutnya, persoalan pengelolaan uang negara tersebut, merupakan janji kampanye politik orang nomor satu di Indonesia itu.

“Ini janji politik Pilpres 2024, komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ketergantungan terhadap utang,” kata Syarief kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Syarief Hasan pun menyayangkan kenaikan utang Indoensia yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Bahkan, utang luar negeri Pemerintah pada Kuartal III-2021 sebesar USD 205,5 Miliar atau tumbuh 4,1%.

Hal ini menunjukkan buruknya pengelolaan utang yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya utang luar negeri.

Ia juga mengingatkan, Bank Dunia (World Bank) sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia.

Bank Dunia telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 dengan utang luar negeri yang telah mencapai lebih dari Rp6.000 Triliun.

“Ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan utang,” ungkapnya.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 42 persen.

“Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik. Rasionya terus merangkak dari 37%, lalu 38,5%, dan kini telah mencapai 42%,” terangnya.

Ia mengatakan, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji pemerintah.

“Utang luar negeri yang semakin membludak akan semakin membebani keuangan negara,” ucapnya.

“Harunsya Pemerintah mengurangi proyek-proyek besar yang memakan dana besar dari utang namun tidak dinikmati oleh masyarakat kecil,” tandasnya. [Democrazy/pojok]