Siap-siap Jadi Caleg Calon Gila

Hampir semua rumah sakit di kota-kota besar mempersiapkan kamar khusus bagi para caleg calon gila ini

Tahun 2014 adalah tahun politik. Meski genderang kampanye pemilihan umum legislatif belum ditabuh secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), para calon anggota legislatif (caleg) sudah mencuri start.

Ini bisa dilihat dari aktivitas penggalangan massa secara sembunyi-sembunyi oleh para caleg tersebut. Poster-poster dan spanduk telah dipasang di jalan-jalan, gang-gang, dan tempat strategis lainnya. Tak diketahui dengan pasti, sudah berapa milyar uang beredar untuk kampanye terselubung tersebut.

Yang jelas, tak ada kampanye yang gratis. Caleg-caleg yang sebagian besar memang bukan figur publik ini memang harus merogoh kocek cukup dalam untuk mempopulerkan diri. Kalau duit tak ada, biasanya mereka sudah memiliki tim sukses yang menjadi pendukung dananya. Tentu mereka adalah orang-orang berduit.

Nah bagi mereka yang cekak duitnya dan tidak memiliki backing, terpaksa mereka kampanye seadanya. Jelas mereka tak bisa dikenal seperti halnya yang punya duit dan dibantu cukong.

Pemilu demokrasi ini lagi-lagi menunjukkan betapa besarnya pengaruh uang. Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam bukunya Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi mencatat bahwa rata-rata kebutuhan dana bagi seorang caleg DPR adalah Rp 3,3 milyar pada pemilu 2009. Tahun ini diperkirakan ongkos kampanye itu naik 1,5 kali lipat. Bisa sampai Rp 4,5 milyar. Dan jumlah uang yang tidak jauh berbeda akan dikeluarkan caleg untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Kalau kemudian mereka tidak memenangi kursi, apa yang terjadi? Soalnya persaingan sangat ketat. Sekitar 200 ribu caleg memperebutkan sekitar 20 ribu kursi. Dan perlu diingat, mayoritas anggota legislatif yang kini menjabat, ikut lagi. Bisa dibayangkan betapa beratnya persaingan khususnya bagi caleg baru.

Wajar bila banyak pihak memperkirakan akan muncul caleg yang tidak kuat menahan beban kekalahan. Mereka bersiap-siap jadi caleg calon gila. Pengalaman pemilu 2009 menunjukkan hal itu. Saat itu lebih dari 7 ribu caleg mengalami gangguan jiwa dari yang ringan sampai yang berat. Bahkan ada caleg yang sampai bunuh diri karena tak kuat melihat kenyataan kalah sementara modal sudah kadung dikeluarkan.

Maka, hampir semua rumah sakit di kota-kota besar mempersiapkan kamar khusus bagi para caleg calon gila ini. Soalnya, memang para penderita gangguan jiwa ini memerlukan perlakuan khusus.

Seperti apa mereka yang terindikasi terkena gangguan jiwa berat? Spesialis kejiwaan dr Mohammad Riza Syah Hasan, SpKJ menjelaskan, gangguan jiwa berat disebut psikotik yang harus dirawat inap. Biasanya, dia memiliki gejala seperti mendengar suara orang berbicara, tapi orangnya tidak ada atau sering disebut halusinasi akustik. Dia kadang-kadang menjawab pertanyaan yang dia dengar, sedangkan orang lain beranggapan kalau dia bicara sendiri.

Ada juga misalnya, dia seperti dikejar-kejar penagih utang padahal tidak ada orang. Atau dia merasa akan dibunuh sehingga lari dan agresif pada orang lain. Menurut Direktur Media dan Keperawatan Rumah Sakit Jiwa-Soeharto Heerdjan Jakarta ini, mereka yang mengalami gangguan jiwa berat itu tidak bisa membedakan antara alam di mimpinya dan realita di sekelilingnya.

Selain caleg itu sendiri, gangguan jiwa bisa dialami oleh keluarga caleg. Juga dialami oleh pendukung dana yang kehabisan modalnya.

Saking ingin menang, bahkan banyak caleg yang tak rasional lagi. Ada caleg yang sampai menyembah pohon agar niatnya menjadi anggota legislatif terwujud. Beberapa yang lain mendatangi dukun dan paranormal untuk meminta bantuan agar jadi anggota dewan.

Wakil Rakyat?

Nah bagi mereka yang jadi, mereka pun harus menghitung untung dan rugi. Soalnya, berdasarkan riset Pramono Anung, motivasi mereka menjadi anggota legislatif sebenarnya adalah kekuasaan dan faktor ekonomi.

Tentu, kekuasaan itu akan menjadi ajang bagi mereka untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan sebelum pemilu berlangsung. Baik itu berupa uang dan janji yang harus ditepati kepada para pendukungnya, apakah itu uang atau kebijakan, izin, proyek, dll.

Mengandalkan gaji dan pendapatan saja untuk menutupi seluruh pengeluaran kampanye tentu tidak cukup. Maka jalan lainnya adalah mempermainkan anggaran dan kebijakan. Bagaimana pun saat ini posisi legislatif sangat dominan dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Ujung-ujungnya adalah korupsi.

Boro-boro memikirkan rakyat, pasti yang paling utama mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa bebas utang dan mendapatkan keuntungan dari posisinya saat ini. Dan berikutnya, bagaimana mereka mempertahankan kursinya untuk periode berikutnya sehingga mereka pun harus mencari modal untuk itu.

Politik transaksional ini menghasilkan kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Ini bisa dimaklumi karena tak bisa dipungkiri bahwa caleg itu tersandera oleh uang para kapitalis/pemilik modal. Bahkan sebagian besar wakil rakyat adalah para kapitalis itu sendiri. Maka, bagaimana mereka akan konsentrasi memikirkan rakyat?

Sistem Islam

Mahalnya sistem demokrasi ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Meski di dalam Islam ada juga perwakilan dalam Majelis Umat, pemilihannya sangat mudah, efisien, dan tidak memerlukan banyak biaya. Majelis Umat dipilih dari Majelis Wilayah yang ada di setiap kewalian/kegubernuran.

Lagipula, Majelis Umat tidak sama dengan DPR dalam sistem demokrasi. Majelis Umat tidak memiliki kewenangan untuk legislasi dan budgeting. Majelis Umat hanya melaksanakan fungsi pengawasan. Ini bisa menutup politik transaksional dalam sistem demokrasi karena DPR menjadi tempat bagi disahkannya berbagai peraturan perundangan.

Meski sama-sama ada pemilu, tujuan dan orientasi pemilunya berbeda. Hasilnya juga pasti berbeda. Islam nyatanya mempunyai sistem pemilu yang jauh lebih baik, ketimbang sistem pemilu yang dipraktikkan dalam sistem demokrasi. Semuanya ini membuka mata kita, bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi, yang mempunyai sistem yang sempurna. Karena Islam datang dari Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna, dan Maha Tahu seluk beluk hamba-Nya.

Masihkah percaya demokrasi? [mediaumat.com]

[www.bringislam.web.id]