Guru Besar Unpad: Survei Cuma Dimanfaatkan Sebagai 'Marketing Politik' untuk Kontes Pemenangan Partai

DEMOCRAZY.ID - Pilpres 2024 masih dua tahun lagi, namun persiapan partai partai untuk mengusung siapa tokoh yang layak maju sebagai capres di pilpres 2024 mendatang.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan UNPAD, Prof Muradi menjelaskan bahwa pilihan partai mengusung tokoh dalam pilpres, harus sejalan linier, baik itu melalui konvensi atau hasil survei.

“Survei dan konvenai harus linier. Kalau mau ikut konvensi survei dulu, selesai pun ada survei juga,” ujar Prof Muradi dalam diskusi bersama Indonesian Politics Research dengan Tema Konvensi, Survei Atau Jalan Lain Dalam Mengusung Calon di Pilpres 2024, Kamis 18 November 2021 di anatomi cafe Bandung.

Prof Muradi menambahkan, bahwa hari ini kita membedah apakah konvensi bagian penting mencari figur baru.

“Ini problem tersendiri, tanpa diminta banyak hasil survey kadang ada yang bagus kadang tidak, dilematis bagi sebuah konvensi memilih capres,” jelasnya.

Saat ini konvensi konteksnya sudah menjadi kontes pemenangan politik.

“Bukan ukuran sendiri, kalau di luar negeri survei itu ukuran subjektif, yang artinya kita bisa menemukan disurvei calon x nomor satu, besoknya beda lembaga bisa nomor lima urutan survei, ini terjadi di luar negeri,” jelasnya.

Dirinya melihat, Survei dimanfaatkan sebagai marketing politik. Media konvensi sebgaai upaya parpol calon baru.

“Jikalau model seperti hari ini berat,yang menang yang mau diharapkan, yang akhirnya kebingungan karena partai terganjal parlementary threesold di DPR ,” jelasnya.

Partai mengusung konvensi model koalisi, nanti bukan konvensi namanya.

“Akhirnya akan menentukan itu sosok figur problem tersndiri, keterbatasan finansial mendorong figur baru,” jelasnya.

Jadi menurutnya, Titik lemah lembaga survei melihat kerjaan dari calon atau tokoh.

“Ukuran survei harus obyektif. Apa jalan lainnya, saya mengusulkan partai terbuka dengan model yang baru. Misal ada calon figur menarik belum berpartai, ada RK, Anies, ini saya harap jangan partai meminang, partai merasa orang baik secara prinsipil ideologisasinya jadi ga jalan,” terang Prof Muradi.

Partai harus membangun hubungan baik dengan siapapun.

“Saya menganggap model ini yang memungkinkan ,ambang batas dikurangi perlu, tapi partai membuka komunikasi itu penting,” paparnya.

Contoh ada Anies ,Andika, RK non partai, Dudung , Hadi atau Gatot numartyo misal.

“Nama tadi beken. Jangan partai yang melamar, kerja partai ga muncul, ada komunikasi di awal baru lamar dan komitmen bangun dan besarkan partai. Kalau nama baru muncul, bisa memberikan pendidikan politik yang baik,” pungkas Muradi. [Democrazy/pojok]