BBM Dinaikkan, Indonesia Terjerat Perangkap Neoliberal
JAKARTA, - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi-politik, Ichsanuddin Noorsy. Menurutnya, menaikkan harga BBM dengan dalih pengurangan subsidi semakin menunjukkan perekonomian Indonesia terperangkap dalam sistem neoliberal.
"Jumlah subsidi BBM yang diberikan kepada rakyat hanya 14,7 persen atau Rp208 triliun dari jumlah APBN sebesar Rp1.400 triliun. Sesungguhnya itu kecil. Tapi karena bangsa ini terjerat oleh neoliberal maka mekanisme pasar bebas harus dipatuhi meski itu mengkhianati rakyat sendiri," kata Ichsanuddin Noorsy, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (1/3).
Celakanya ,lanjut Ichsan, kenaikan BBM ini sudah masuk ke wilayah politik praktis AS yang sudah dipastikan bakal menyokong kandidat Presiden 2014 pro-neoliberal. Disebutkannya, korporasi neoliberal sudah menyatakan dukungan terhadap capres-capres yang pro-neoliberal pula.
"Pemerintah bersama bank dunia dan Amerika Serikat telah menandatangani pencabutan subsidi ini melalui Program Keluarga Harapan (PKH) atau Family Hope Program-The Indonesian Conditional Cash Transfer Program, senilai 400 juta dollar AS. Itu sama dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan berlaku hingga 2015,” ungkap Ichsan.
Untuk itu, menurut Ichsan, jika pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan untuk penghematan subsidi maka hal itu sama saja dengan penyesatan. Menurutnya, kenaikan BBM ini sama halnya dengan pembajakan terhadap Pilpres 2014. "Mereka (kelompok neoliberal) perlu melakukan penyesatan energi dalam pasar bebas,” ujarnya.
Ia justru mengingatkan bahwa menaikkan harga BBM sama dengan menyulut dan mempercepat meledaknya sumbu konflik sosial karena rakyat akan makin susah. Ditegaskannya pula, tidak ada jaminan pada 2014 bakal terjadi perbaikan sistem.
Ia bahkan menyebut Presiden SBY akan selamat sampai 2014 karena dijamin oleh pengusaha. Sementara yang meminta kenaikan BBM itu adalah para pengusaha yang memang mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah.
"Padahal, solusi untuk tidak menaikkan BBM itu banyak, antara lain jangan serahkan energi ke asing, evaluasi kontrak, amandemen UU energi, kembali ke konstitusi, dan transaksi G to G (government to government) untuk mengurangi pencurian,” cetusnya.[ach/jpnn]
Posting Komentar untuk "BBM Dinaikkan, Indonesia Terjerat Perangkap Neoliberal"