Tolak Kenaikan Harga BBM
Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) Kobar menolak keras rencana penaikan harga atau
pembatasan konsumsi BBM oleh pemerintah pada tahun ini. “Jangan sampai
ada opsi kenaikan harga atau pembatasan BBM. Kedua duanya sama sama
mensengsarakan rakyat,” tegas Ketua DPD HTI Kobar Abu Nasir. Menurut
dia, BBM bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat.
“Sehingga, semahal apapun harga BBM, rakyat terpaksa harus membeli.
Namun, akibatnya kualitas hidup masyarakat menjadi menurun karena
pendapatan tersedot untuk membeli BBM. Ini tidak boleh terjadi karena
menzalimi masyarakat,” terangnya. Dia menuturkan anggaran subsidi yang
semakin membengkak tidak dapat menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM.
Sebab, subsidi merupakan hak setiap warga negara baik kaya maupun yang
miskin. Terlebih lagi, dalam pandangan Islam BBM merupakan kepemilikan
umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan masyarakat. “Artinya,
masyarakat berhak untuk menikmati BBM dengan harga murah dan mudah.
Tugas negara untuk memfasilitasi dan memberi akses seluas luasnya kepada
masyarakat. Haram hukumnya bagi pemerintah jika mempersulit bahkan
menjadikan BBM sebagai komoditas bisnis,” ujarnya. Abu menambahkan
sesungguhnya Indonesia memiliki sumber pemasukan yang cukup karena
memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun,
liberalisasi SDA yang dilakukan pemerintah menyebabkan sebagian besar
kekayaan alam seperti minyak bumi, tambang emas, batubara dan lainnya
justru dilego kepada para pemilik modal dengan kedok investasi. Hal ini
menjadikan pemasukan negara untuk membiayai subsidi dan pembangunan
menjadi minim karena hanya mengandalkan pajak dan sumbangan pihak
ketiga.
Lajnah Khusus Pengusaha HTI Kobar Ahmad Salim Aini mengungkapkan
kebijakan pencabutan atau pembatasan BBM bersubsidi menunjukkan corak
pemerintahan SBY yang kapitalistik. Dalam sistem kapitalisme sekuler,
subsidi BBM bagi masyarakat dianggap sebagai beban bagi negara. Untuk
itu, negara setahap demi setahap harus mengurangi subsidi hingga
terhapus sama sekali. “Kondisi semacam ini mendukung iklim bisnis bagi
para kapitalis untuk menguasai dan mengeruk keuntungan dari sektor hilir
penjualan BBM. Sebaliknya, menjadi petaka bagi masyarakat luas karena
harga BBM akan semakin mahal. Kalau sudah begini, kita patut bertanya,
pemerintah bekerja untuk rakyat atau untuk konglomerat, ? “ ujarnya
retoris. (Radar Sampit, 9/1)
Posting Komentar untuk "Tolak Kenaikan Harga BBM"