DSKS: Jika Pelakunya Non Muslim, Pemerintah Tak Pernah Sebut Teroris
DEWAN Syariah Kota Surakarta (DSKS) mengeluarkan keterangan pers ihwal tindakan kekerasan yang menimpa umat Islam di Tolikara. Dalam hal ini, gabungan ormas dan tokoh Islam di Surakarta itu meminta keadilan pemerintah dalam melihat tragedi Tolikara.
Meski tindakan yang disebut-sebut dilakukan massa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) itu sangat biadab, tapi pemerintah tak pernah memberikan label teroris atau ekstrimis. Hal ini berbanding terbalik jika sebuah tindakan kekerasan dilakukan oleh umat Islam.
“Kami meminta keadilan Pemerintahan Indonesia untuk umat Islam Indonesia yang seringkali terdzalimi. Dengan kasus ini, kami menilai pemerintah memiliki standar ganda dan ketidakadilan,” ujar Ketua DSKS, Dr. Muinudinillah Basri, dalam keterangan pers kepada Islampos, Senin (20/7/2015).
Sikap pemerintah itu, kata Muinudinillah, berbanding terbalik jika pelakunya umat Islam.
“Terbukti, jika pelaku kekerasan dari muslimin disebut teroris, jika pelakunya bukan non muslim maka tidak pernah ada label terorisme. Jika korbannya adalah umat Islam, maka pemerintah selalu mengusulkan perdamaian, dan berupaya menutup-nutupi kasus tersebut,” tegas Muinudinillah.
Hal senada juga terjadi jika korbannya adalah pihak non muslim, maka dengan serta merta aparat keamanan, khususnya Densus 88 diterjunkan untuk mencari pelakunya.
“Label teroris, radikal, ekstrimisme pun disematkan kepada umat Islam.”
Masih dikatakan Muinudinillah, DSKS juga meminta keadilan para aparatur Negara dalam penjagaan terhadap rumah ibadah umat Islam. Sebab, jika menjelang Natal, gereja-gereja dijaga oleh aparat, seakan-akan Umat Islam selalu meneror non muslim.
“Sungguh ini adalah fitnah. Peristiwa Idul Fitri berdarah di Ambon dahulu kala, dan kini Idul Fitri diserang di Papua, menjadi bukti bahwa ada yang lebih layak diwaspadai daripada umat Islam.” [rn/Islampos]
[www.bringislam.web.id]
Posting Komentar untuk "DSKS: Jika Pelakunya Non Muslim, Pemerintah Tak Pernah Sebut Teroris"