Pimpinan KPK: Jangan Sampai Koruptor Berkata “Punya Orang Dalam”, Bisa Hancur Negara Ini

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar sesama Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu, ia sampaikan saat hadir membuka pelatihan bersama APH dan APIP di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Senin (15/11/2021).

“Kenapa kita harus koordinasi? Agar tidak terulang kejadian yang lalu. Akhirnya terjadi konflik atau berebut kasus. Yang senang siapa? Koruptornya.” ujar Ghufron, melalui siaran pers, Selasa (16/11/2021).

“Musuh kita ya koruptor itu. Jangan sampai koruptor berkata punya ‘orang dalam’. Bisa hancur negara ini,” ucap dia.

Adapun pelatihan yang dilaksanakan selama 15 - 17 November 2021 di Vasa Hotel Surabaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan APH dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam koordinasi itu, Ghufron mengharapkan 3 hal.

Pertama, visi, mimpi atau goal yang sama yaitu tegaknya hukum bagi rakyat Indonesia.

Yang kedua, organizing. Setelah semua visinya sama, baru bentuk strukturnya. Ketiga, lanjut Ghufron, saling melengkapi satu sama lain.

Saling menutupi kelemahan, misalnya kekurangan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

“Ibarat tim sepak bola, ada yang jadi striker, keeper, dan lain-lain. Tidak bisa semua tampil di depan. Masing-masing memiliki peran,” ucap Ghufron.

Peserta pelatihan terdiri dari Penyidik pada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, Jaksa pada jajaran Kejaksaan Tinggi Jatim, Auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim dan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jatim dengan total jumlah peserta 50 orang.

Adapun materi yang akan diberikan dalam pelatihan, yaitu materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam keadaan darurat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Metode dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN).

Hadir dalam kegiatan pelatihan bersama tersebut, yaitu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono.

Kemudian, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Alexander Rubi Satyoadi, perwakilan Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Tinggi Mutarto, para Kapolres, pejabat utama Polda Jatim, serta para Kajari di wilayah Jatim. [Democrazy/kmp]