Tahun 2013 Jokowi Bilang : Kompensasi BBM Secara Tunai Tak Mendidik Rakyat

Lain dulu lain sekarang. Saat Presiden SBY berencana menaikkan harga BBM pada 2013 karena tingginya harga minyak dunia, Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta secara tegas menolak dan tidak setuju dengan sistem kompensasi tunai bagi masyarakat kurang mampu berupa BLSM, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Namun kini, rezim Jokowi juga menggunakan cara yang sama dengan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Menurut situs PSKS, jumlah penerima dana tunai kompensasi sejumlah 14.441.502 rumah tanggasasaran dengan nilai masing-masing Rp400.000,-
Saat itu, Joko Widodo mengaku kurang sepakat bila kompensasi atas kenaikan BBM diberikan langsung kepada warga berupa uang tunai.

“Saya dari dulu emang nggak senang memberikan bantuan langsung tunai. Yang namanya ‘balsem’ ini juga, semuanya. Nggak setuju,” tegas Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/6/2013).

Menurutnya, daripada memberikan bantuan tunai ke masyarakat, cara yang terbaik adalah dengan mengalihkan bantuan tersebut untuk sektor usaha pruduktif untuk warga tak mampu. Agar masyarakat dapat mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Lebih baik diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha kecil, usaha-usaha rumahan, usaha rumah tangga yang produktif. Itu lebih baik. Daripada BLT, ‘balsem’, dari dulu saya nggak setuju,” jelas politisi PDIP ini.

Baca Juga

Menurut Jokowi, pemberian bantuan langsung dalam bentuk tunai kepada warga, tidak akan memberikan efek yang lebih baik bagi warga miskin.

“Diberikan ke usaha produktif yang ada di rakyat ngefeknya lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini, diberikan uang, memberikan cash, itu tidak memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat,” kata Jokowi. (fimandani)

Berikut reportase Liputan 6 tentang penolakan Jokowi saat itu:

[www.bringislam.web.id]